STUDIUM GENERALE

IMG_0717

Refly Harun: Pergeseran Paradigma MK

Dalam rangkaian Milad UNIS ke-51, Fakultas Hukum UNIS Tangerang menggelar Stadium General bertajuk “Mahkamah Konstitusi dan Sengketa Pilkada : Antara Mahkamah Kalkulator dan Putusan yang Berkeadilan,”  Kamis (13/4), di Auditorium UNIS Tangerang. Acara tersebut di hadiri oleh Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun.

Dalam pemaparannya Refly Harun yang juga Dosen Tetap Pascasarjana UNIS Tangerang  mengatakan bahwa MK menolak sebagian besar permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Ia menilai saat ini  paradigma MK sudah jauh berbeda dengan situasi 9 tahun yang lalu. Fakta tersebut berdasarkan banyaknya sengketa Pilkada yang ditolak oleh MK yang mengajukan gugatan perselisihan pilkada.

“Dari banyaknya gugatan yang dilayangkan ke MK terkait sengketa Pilkada, ada 40 kasus yang dinyatakan gugur dan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Bahkan, ada permohonan itu tidak memenuhi ketentuan minimal ambang untuk mengajukan gugatan perselisihan suara,” jelasnya.

Ia menjelaskan awalnya perselisihan itu bukan merupakan kewenangan yang melekat pada lembaga konstitusi. MK hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan legislatif, yaitu DPR, DPD dan DPRD dan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. “Sedangkan perselisihan hasil kepala daerah merupakan  kewenangan mahkamah agung (MA). Tapi, sejak adanya UU No. 12 tahun 2008. Kewenangan​ untuk memutuskan perselisihan pemilihan umum kepala daerah beralih di MK,” jelas Refly.

Rektor UNIS Tangerang berpendapat “Stadium general adalah sebuah upaya peningkatan mutu dengan menghadirkan para pembicara yang berkompeten. Apalagi tokoh nasional seperti pak Refli Harun, saya rasa buah pemikirannya sangat diperlukan oleh civitas akademika di UNIS Tangerang,” tukasnya.

Leave us a Comment

English EN Bahasa Indonesia ID