Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Diskusi FEB Hadirkan Anggota Ombudsman RI

Tangerang – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Syekh-Yusuf (Unis) Tangerang menggelar Diskusi Publik Optimalisasi Jasa Pengangkutan Pelabuhan Dalam Perspektif Pelayanan Publik, di Aula Kampus Unis Tangerang, Kamis (30/06). Diskusi tersebut menghadirkan Keynote Speaker Anggota Ombudsman Republik Indonesia Hery Susanto,M.Si. FEB juga menghadirkan 4 narasumber lain yaitu Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia Capt. Barlet, M.M, Direktur utama PT.Pelindo Solusi Logistik (PSL) Joko Noerhudha, Asisten Ombudsman Republik Indonesia Saputra, dan  Dekan FEB Unis Tangerang Dr. Asep Ferry Bastian, S.E, M.M.

Hery mengatakan, pelabuhan menjadi salah satu gerbang kegiatan perekonomian dan menjadi tempat alih modal transportasi penunjang kegiatan industri. Pelabuhan merupakan sektor infrastruktur penghubungan logistik yang strategis bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. “Sektor strategis pelabuhan ini akan berpengaruh pada kinerja ekspor dan impor yang dapat meningkatkan penerimaan devisa negara serta membuka lapangan kerja,” kata Hery. 

Hery mengatakan, ada 5 poin penting dalam konteks tujuan layanan publik di sektor pelabuhan. “Mewujudkan jaringan ekosistem logistik yang kuat, menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan koneksivitas maritim di Indonesia, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang kepelabuhan tingkat luar. Itu poin agar layanan publik sektor kepelabuhan kita kuat,” kata Hery. 

Dalam pemaparannya, Asep mengatakan pelayanan publik merujuk pada motivasi perasaan orang atas kewajiban tanggung jawab untuk berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. “Subtansi pelayanan publik itu harus betul-betul bisa bermanfaat secara menyeluruh. Jadi kenikmatan itu bukan hanya personal tapi masyarakat,” kata Asep. 

Asep juga mengatakan, konsep kebijakan publik mempertegas fungsi pemerintahan negara yang berfokus sebagai pelayanan fasilitas seperti Transportasi. “Suatu kota harus menyediakan transportasi layanan publik bagi yang bukan penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas. Jadi kalau suatu kota atau wilayah tidak menyediakan layanan publik tersebut, akan masuk  dalam pelanggaran,” kata Asep. (Dena)